BULA, SBT — Biro Hukum Pemerintah Provinsi merupakan Anggota JDIH sekaligus sebagai pusat JDIH diwilayah Provinsi, yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan dan monitoring pada Anggota JDIHN. untuk itu selaku Pusat JDIH di Provinsi Maluku berkewajiban melakukan pembinaan, monitoring serta evaluasi di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku.

Pada tanggal 18 Februari 2020, Pemerintah Provinsi Maluku melalui Biro Hukum dan HAM Setda Maluku selaku Pusat JDIH di Wilayah Provinsi Maluku telah menugaskan Pejabat yang bertanggungjawab langsung menangani JDIH, untuk melakukan fungsi Monitoring dan Evaluasi pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), yakni Kasubag Informasi Hukum (Muhammad Saleh Lumaela, SH. MH) dan Kasubag Dokumentasi Produk Hukum (Kamel Z Assagaf, SH. MH.) dan disambut baik serta diterima langsung oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Seram Bagian Timur (Bapak Mohtar Rumadan, SH) yang didampingi oleh Kasubag Dokumentasinya (Ny. Lili Wailissa, SH).

Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan dari kegiatan dimaksud adalah dapat mengetahui secara langsung sejauhmana pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pengembangan Website JDIH pada Kabupaten Seram Bagian Timur, sekaligus memberikan masukan terkait kendala atau hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses pengelolaan dan pengembangan website itu sendiri sesuai kondisi objektif yang ada.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, telah menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya:

  1. Penyediaan Tenaga dan Peningkatan SDM dalam Pengelolaan dan Pengembangan JDIH serta Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Hukum pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, termasuk mengikuti berbagai kegiatan teknis terkait JDIH yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Maluku, yang dilaksanakan oleh Internal JDIH Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
  2. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Bagian Hukum akan berupaya untuk segera melakukan Launching Website JDIH pada Tahun 2020.
  3. Setelah melakukan Launching Website JDIH, maka sesegera mungkin melakukan koordinasi terkait Integrasi Nasional dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Pusat JDIHN di Jakarta.