Bula, SBT —  Revolusi digital yang berkembang dengan pesat saat ini telah mengkondisikan bagi terciptanya modernisasi dalam pertukaran informasi, data dan pengetahuan disetiap lapisan masyarakat termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya dibidang pelayanan publik.

Salah satu manfaat yang dirasakan dalam kontribusi informasi teknologi adalah teknologi internet. Dengan Internet, segala pelayanan dapat dilakukan dengan mudah karena dapat diakses secara online. Dilihat dari tingkat konsumtif masyarakat terkait penggunaan teknologi dan informasi berbasis internet, pemerintah kemudian mulai membuat kebijakan strategis khususnya di bidang pelayanan ASN untuk dapat memanfaatkan kemudahan teknologi saat ini melalui e-government.

Hal ini dapat dilihat pada banyak kota – kota besar yang dalam melakukan pelayanan baik di bidang swasta maupun pemerintahan, sudah menggunakan berbagai bentuk kemudahan IT, contohnya banyak kantor – kantor berbasis pelayanan telah menggunakan website bahkan aplikasi yang dapat diakses dengan mudah untuk memperlancar pelayanan dimasyarakat, dan juga memperlancar urusan kerjasama antar lintas sektor, ini merupakan nilai plus untuk daerah – daerah yang sudah menerapkan pelayanan yang inovatif.

Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan daerah yang sedang berkembang, maka dari itu dalam rangka meningkatkan grade pemerintah Daerah, perlu adanya upaya yang maksimal dari ASN berupa inovasi untuk meningkatkan Pelayanan Publik berbasis IT. Salah satu bentuk penggunaan Pelayanan Publik berbasis IT khususnya pada Bagian Hukum Sekertariat Daerah yakni dengan penerapan “akun e-mail dan Google Drive” dalam proses perbaikan, pemeriksaan, dan pengesahan produk hukum melalui bagan alur pedoman.

Adapun manfaat dari penggunaan akun e-mail dan akun Google Drive adalah untuk memudahkan OPD dalam pengurusan rancangan produk hukum. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pemeriksaan produk hukum daerah baik dalam bentuk Keputusan Bupati, Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah menjadi lebih efisien dan efektif. Bukan hanya itu saja bagian hukum juga saat ini mulai melakukan sistem pengamanan pada produk hukum daerah menggunakan “watermark dan barcode” sebagai sistem keamanan pada setiap produk hukum daerah agar meminimalisir upaya pemalsuan produk hukum daerah. Selain itu juga untuk mempermudah proses pengasipan dokumen produk hukum daerah yang selama ini selalu menjadi permasalahan.